BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Birokrasi adalah
sebuah alat pemerintahan yang membantu pemerintah untuk melayani kebutuhan
masyarakat untuk memenuhi kebutuhan administrasi-administrasi yang berhubungan
dengan negaranya. Untuk kenyamanan administrasi maka terbentuklah sistem
birokrasi dan di jalankan oleh birokrat, namun kenyataannya sangat berbeda
dengan apa yang di harapkan. Birokrasi yang seharusnya sangat membantu negara
dan masyarakat dalam bidang pelayanan dan administrasi justru malah mempersulit
masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, contohnya saja dalam pembuatan KTP,
Akte Kelahiran, Akte Tanah, dan lain sebagainya. Masyarakat sangat susah
mendapatkannya, di karenakan pelayanan yang kurang baik, yang bertele-tele. Para
birokrat terlalu banyak menunda-nunda pekerjaan dan justru malah malas-malasan
untuk melayani masyarakat. Terkadang para birokrat ini melilih-milih siapa yang
akan di layaninya. Timbullah kesenjangan antar masyarakat, jika masyarakat itu
pejabat malah pelayannya sangat bagus dan memuaskan, tapi begitupun sebaliknya
jika masyarakat menengan ke bawah mereka mendapatkan pelayanan yang sangat
buruk.
Birokrasi di
Indonesia terlihat dan di pandang sangat buruk oleh masyarakat luas. Sebenernya
tidak tahu apa yang salah Birokrasi di Indonesia ini, apa para birokratnya
ataukah peraturan yang mengartur para birokrat sehingga dapat menjalankan
sistem birokrasi dengan buruk. Meskipun menurut Sondang P. Siagan tidak ada
Birokrasi yang seluruhnya sehat, selalu ada penyakit yang terjadi di Birokrasi,
tapi setidaknya Penyakit Birokrasi yang terjadi di Indonesia harus dikurangi
atau diminimalis. Ada beberapa cara dan pengertian untuk mewujudkan birokrasi
yang ideal yang dapat Indonesia contoh dan terapkan, salah satunya melalui
teori yang dikemukakan Max Weber.
1.2 RUMUSAN MASALAH
Ada beberapa
rumusan masalah untuk membantu menyelesaikan atau mengatasi keterpurukan
birokrasi di Indonesia, supaya lebih paham dalam menjalankan sistem Birokrasi
di Indonesia.
A. Apa
Pengertian dan Ciri-ciri Birokrasi?
B. Apa
Peran dan Fungsi Birokrasi?
C. Bagaimana
Birokrasi yang Efektif dan Efisien?
D. Apa
faktor-faktor yang mempengaruhi Efektif dan Efisien Birokrasi?
1.3 TUJUAN
Tujuan dari
rumusan masalah yang dimaksud dan dihadapi untuk membangun dan memperbaiki
sistem birokrasi yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut :
1. Untuk
mengetahui Pengertian dan Ciri-ciri Birokrasi
2. Untuk
mengetahui Peran dan Fungsi Birokrasi
3. Untuk
mengetahui Birokrasi yang Efektif dan Efisien
4. Untuk
mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektif dan Efisien Birokrasi
BAB II
PEMBAHASAN
A.
PENGERTIAN
BIROKRASI
Secara Etimologi Birokrasi yang dalam bahasa inggris
disebut bureaucracy berasal dari dua kata yaitu “bureau” yang artinya meja dan
“ cratein” berarti kekuasaan ,jadi maksudnya kekuasaan yang berada pada
orang-orang yang dibelakang meja. Sedang kan menurut kamus besar bahasa
Indonesia kata “birokrasi “ artinya sistem pemerintahan yang di
jalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan
jenjang jabatan , cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban serta
menurut tata aturan yang banyak liku – likunya.
Definisi
Birokrasi Menurut Para Ahli
1. Max
Weber
Menurut Max
Weber, Pengertian Birokrasi adalah suatu bentuk organisasi yang
penerapannya berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai. Birokrasi ini
dimaksudkan sebagai suatu sistem otorita yang ditetapkan secara rasional oleh
berbagai macam peraturan. Birokrasi ini dimaksudkan untuk mengorganisasi secara
teratur suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh orang banyak.
2. Fritz
Morstein Marx
Menurut Fritz Morstein
Marx, Pengertian Birokrasi adalah suatu tipe organisasi yang
dipergunakan pemerintah modern untuk melaksanakan tugas-tugasnya yang bersifat
spesialis, dilaksanakan dalam sistem administrasi dan khususnya oleh aparatur pemerintah.
CIRI-CIRI BIROKRASI MENURUT MAX
WEBER :
1. Jabatan
administratif yang terorganisasi/tersusun secara hirarkis.
2. Setiap
jabatan mempunyai wilayah kompetensinya sendiri
3. Pegawai
negeri ditentukan, tidak dipilih, berdasarkan pada kualifikasi teknik yang
ditunjukan dengan ijazah atau ujian.
4. Pegawai
negeri menerima gaji tetap sesuai dengan pangkat atau kedudukannya
5. Pekerjaan
merupakan karir yang terbatas, atau pada pokoknya, pekerjaannya sebagai pegawai
negeri.
6. Para
pejabat tidak memiliki kantor sendiri.
7. Para
pejabat sebagai subjek untuk mengontrol dan mendisiplinkan.
8. Promosi
didasarkan pada pertimbangan kemampuan yang melebihi rata-rata.
B.
PERAN
DAN FUNGSI BIROKRASI
Birokrasi
merupakan mesin negara yang sangat penting. Tanpa birokrasi negara tidak mungkin
ada. Birokrasi adalah sistem pemerintahan yang mempunyai kewajiban melaksanakan
tugas pemerintah, memberikan nasehat dan melaksanakan keputusan kebijakan.
Peran birokrasi ibarat sebuah kaca bagi negara artinya jika birokrasi baik maka
negara dan masyarakatnya pun akan baik dan jika birokrasi tidak baik maka
negara dan masyarakatnya pun juga tidak baik.
Birokrasi
mempunyai fungsi dan peran yaitu:
1. Melaksanakan
pelayanan publik.
2. Pelaksana
pembangunan yang professional.
3. Perencana,
pelaksana, dan pengawas kebijakan.
4. Alat
pemerintah untuk melayani kepentingan masyarakat dan bukan merupakan bagian
dari kekuatan politik (netral).
Selain memiliki fungsi dan peran, birokrasi
mempunyai tujuan, yaitu:
1. Sejalan
dengan tujuan pemerintahan.
2. Melaksanakan
kegiatan dan program demi tercapainya visi dan misi pemerintah dan negara.
3. Melayani
masyarakat dan melaksanakan pembangunan dengan netral dan professional.
4. Menjalankan
manajemen pemerintahan, mulai dari perencanaan, pengawasan, evaluasi,
koordinasi, sinkronisasi, represif, prefentif, antisipatif, resolusi, dll.
Birokrasi
sering sekali dipandang negatif karena kinerja mereka cenderung menyusahkan
masyarakat. Tidak hanya itu, birokrasi juga dinilai masyarakat sebagai
organisasi yang boros, tidak efisien dan tidak efektif. Masyarakat berpendapat
bahwa birokrasi adalah alat penindas masyarakat miskin dan hanya membela
kepentingan orang kaya. Namun demikian, birokrasi tetap dibutuhkan masyarakat
sebagai penghubung antara negara dan masyarakat. Birokrasi mempunyai kewajiban
melayani masyarakat dan menjadikan masyarakat sebagai prioritas utama.
C.
BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN
Birokrasi yang efektif dan efisien
merupakan dambaan bagi setiap lapisan masyarakat karena dengan itu masyarakat
dapat dengan nyaman melakukan proses mengurus sesuatu sehingga tepat sasaran
dengan apa yang di butuhkan dengan cepat, nyaman dan tepat. Namun hal yang
terjadi adalah sebaliknya, seringkali pada saat kita membutuhkan jasa birokrasi
dan jasa layanan yang cepat yang kita dapatkan sebaliknya lamban dan
berbelit-belit.
Penerapan
birokasi saat ini baik di tingkat pusat maupun daerah harus berpegang teguh
dengan prinsip efisiensi, dan efektivitas. Penerapan prinsip ini dilakukan
karena permasalahan penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia masih
memiliki beberapa kelemahan seperti petugas pelayanan kurang responsif, kurang
informatif kepada masyarakat, kurang accessible, kurang koordinasi, terlalu
birokratis, kurang mau mendengar keluhan / saran / aspirasi masyarakat dan
inefisien. Efektivitas dan efisiensi secara bersama-sama sangat perlu
diterapkan dalam penerapan birokasi, karena suatu yang efektif belum tentu
efisien, demikian juga sebaliknya suatu yang efisien belum tentu efektif.
Efektivitas
(tepat sasaran) adalah taraf tercapainya suatu tujuan tertentu, baik ditinjau
dari segi hasil, maupun segi usaha yang diukur dengan mutu, jumlah serta
ketepatan waktu sesuai dengan prosedur dan ukuran–ukuran tertentu yang telah
digariskan. Efektivitas yaitu para birokrat dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan
kepada publik harus baik yaitu memenuhi target atau tujuan yang telah
ditentukan sebelumnya tercapai.
Efisiensi
menunjukkan bagaimana mencapainya, yakni dibanding dengan usaha, biaya atau
pengorbanan yang harus dikeluarkan. Adanya efisiensi diharapkan para birokrat
dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat tidak boros. Dalam
artian bahwa para birokrat secara berhati-hati agar memberikan hasil yang
sebesar-besarnya kepada publik. Dengan demikian nilai efisiensi lebih mengarah
pada penggunaan sumber daya yang dimiliki secara cepat dan tepat, tidak boros
dan dapat dipertanggung jawabkan kepada publik.
Birokrasi
dapat dikatakan efektif dan efisien apabila :
1. Terwujudnya
organisasi pemerintahan yang ramping struktur, efektif, efisien, rasional,
proporsional, transparan dan menganut asas desentralisasi pengambilan keputusan
2. Terwujudnya
aparatur pemerintah yang berkualitas. Meliputi aspek pengetahuan, ketrampilan,
sikap mental, cara berpikir, moral dan akhlak.
3. Meningkatnya
kualitas pelayanan publik. Disiniliah parameter objektif dari sejauh mana
aparatur mampu melayani masyarakatnya dengan baik.
4. Mencegah
dan memberantas KKN melalui transparansi pengambilan keputusan, pengawasan yang
intensif, dan penerapan sanksi yang konsisten. Dan yang terpenting adalah
adanya suatu keteladanan dari atasan kepada bawahan.
5. Terwujudnya
netralitas birokrasi dalam konteks politik. Untuk menjamin ketidak berpihakan
kekuataan birokrasi ke salah satu calon saja pada Pilkada atau Pemilu.
D.
FAKTOR-FAKTOR
YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI
Birokrasi
dikatakan efektif dan efisien apabila dalam realita pelaksanaannya birokrasi
dapat berfungsi melayani sesuai dengan kebutuhan masyarakat artinya tidak ada
hambatan yang terjadi dalam pelayanan tersebut, cepat dan tepat dalam
memberikan pelayanan. Agar birokrasi dapat berjalan efektif dan efisien perlu
memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti dikemukakan Gie. Gie
(1991) mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi dan
efektivitas kerja adalah :
1. motivasi
kerja,
2. kemampuan
kerja,
3. suasana
kerja,
4. lingkungan kerja,
5. perlengkapan
dan fasilitas dan
6. prosedur
kerja.
Mengacu pada faktor-faktor yang dikemukakan
oleh Gie tersebut di atas, maka ada sumber daya manusia dan lingkungan kerja
yang benar-benar dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi penyedia
pelayanan publik di Indonesia.
Sumber
daya manusia ini mempengaruhi peningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam
birokrasi, artinya suatu efektivitas dan efisiensi dapat tercapai ketika sumber
daya manusia itu memiliki keinginan kuat untuk mencapainya. Dengan kata lain,
memiliki motivasi yang kuat. Motivasi adalah suatu proses menstimulasi manusia
untuk melakukan kegiatan dalam upaya mencapai sasaran atau sasaran-sasaran yang
diinginkan secara efektif dan efisien. Dengan demikian motivasi diperlukan agar
pegawai dapat melakukan pekerjaan dengan penuh semangat dan tanggung jawab.
Lingkungan
meliputi lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal dan
eksternal merupakan faktor-faktor yang membentuk, memperkuat atau memperlemah
efektivitas pertanggungjawaban instansi atas wewenang dan tanggung jawab yang
dilimpahkan kepadanya. Lingkungan internal disini termasuk budaya
organisasi, perlengkapan dan fasilitas, serta prosedur kerja. Budaya organisasi
adalah seluruh pola perilaku anggota organisasi dan menjadi pegangan bagi setiap
individu dalam berinteraksi. Perlengkapan dan fasilitas yaitu peralatan yang
dimiliki organisasi untuk dijalankan oleh individu dalam organisasi. Lingkungan
eksternal adalah kekuatan yang timbul dari luar batas organisasi yang
mempengaruhi keputusan serta tindakan di dalam organisasi seperti masyarakat
dan peraturan pemerintah.
BAB III
PENUTUP
3.1
KESIMPULAN
Birokrasi
merupakan jantung negara dan pemerintahan suatu negara. Apabila birokrasi
tersebut dalam pelaksanaannya bagus dan baik maka akan baik pula sistem
pemerintahan di negara tersebut, dan begitupun sebaliknya apabila birokrasi di
suatu negara di jalankan dengan buruk maka terjadi kehancuran sistem birokrasi
dan sistem pemerintahan dan dapat pula menyebabkan kehancuran negara tersebut,
karena sudah tidak ada lagi kepercayaan masyarakat yang seharusnya di layani
dengan baik malah di perlakukan dengan buruk. Terjadinya krisis kepercayaan
masyarakat akan pemerintah akan sangat merugikan bagi pemerintah, karena
kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah akan di abaikan oleh
masyarakat. Peraturan yang telah di buat atau apapaun yang akan dilaksanakan
oleh pemerintah tidak akan di dukung oleh masyarakat karena adanya krisis
kepercayaan akibat dari buruknya birokrasi yang dijalankan.
3.2 SARAN
Birokrasi
sangat di butuhkan oleh masyarakat, maka dari itu haruslah birokrasi
menguntungkan dan menyenangkan masyarakat. Dalam era ini birokrasi di tuntut
untuk dapat berperilaku sesuai dengan ketentuan, profesionalitas, efektif dan
efisiennya birokrasi sangat di harapkan untuk kedepannya. Maka dari itu
pemerintah maupun non-pemerintah segera menertibkan dan menegakkan sistem
birokrasi yang baik dan benar. Mengawasi jalannya birokrasi khususnya di
kalangan pemerintahan. Penerapan sistem birokrasi yang efektif, efisien dan
tidak berbelit-belit maupun bertele-tele sangatlah di butuhkan oleh masyarakat
dalam memenuhi kebutuhan administrasi maupun pelayanan sehari-hari.
DAFTAR PUSTAKA
